BPD-LOGI KABUPATEN BOGOR

DASAR HUKUM

• Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
• Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254) 
• Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

PENGERTIAN

• Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
• Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
• Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

KEDUDUKAN, FUNGSI, dan WEWENANG

•       KEDUDUKAN  (Pasal 91 Perda No 9 Thn. 2006) :

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

•       FUNGSI (Pasal 99 Perda No 9 Thn. 2006) :

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

•       WEWENANG (Pasal 100 Perda No 9 Thn. 2006 ):

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyusun tata tertib BPD

HAK BPD & ANGGOTA BPD

•       Pasal 101 Perda No 9 Thn 2006 :

                BPD mempunyai Hak :

a.         Meminta keterangan kepada pemerintah desa; dan

b.         Menyatakan pendapat.

•       Pasal 102 Perda No 9 Thn 2006 :

Anggota BPD mempunyai Hak :

a.         Mengajukan rancangan peraturan desa;

b.         Mengajukan pertanyaan;

c.          Menyampaikan usul dan pendapat;

d.         Memilih dan dipilih; dan

e.         Memperoleh tunjangan.

KEWAJIBAN (Pasal 102 Perda No 9 Tahun 2006)

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mempertahankan dan memelihara  hukum  nasional serta keutuhan Negara Kesatuan  Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan kepala desa;
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

HUBUNGAN KERJA  ANTARA BPD, PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

• ·         Kemitraan 

Kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

• ·         Konsultatif

Pemberian saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan atas konsultasi suatu masalah yang didiskusikan

• ·         Koordinatif

Bersifat Koordinasi