SUSUNAN PANITIA PILKADES TUGUJAYA TH. 2013

Pembentukan sekaligus Pelantikan Panitia Pilkades Tugujaya Thn.2013

Serah Terima Jabatan Pengurus BPD

Acara Serah Terima Jabatan pengurus BPD masa bhakti 2007-2012 kepada pengurus BPD masa bhakti 2012/2018, dihadiri dan disaksikan oleh Bpk. H. Mumuh Apek (Kades Tugujaya), Bp. H. Supanda (Ketua BPD periode 1997-2002), Bp. Basrowi, SH (Camat Cigombong).
Terima kasih atas bakti pengurus BPD masa bhakti 2007-2012 dan SELAMAT BEKERJA kepada pengurus baru masa bhakti 2012-2018.

PELANTIKAN ANGGOTA BPD TUGUJAYA CIGOMBONG PERIODE 2012/2018

BPD-LOGI KABUPATEN BOGOR

DASAR HUKUM

• Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
• Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254) 
• Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

PENGERTIAN

• Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
• Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
• Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

KEDUDUKAN, FUNGSI, dan WEWENANG

•       KEDUDUKAN  (Pasal 91 Perda No 9 Thn. 2006) :

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

•       FUNGSI (Pasal 99 Perda No 9 Thn. 2006) :

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

•       WEWENANG (Pasal 100 Perda No 9 Thn. 2006 ):

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyusun tata tertib BPD

HAK BPD & ANGGOTA BPD

•       Pasal 101 Perda No 9 Thn 2006 :

                BPD mempunyai Hak :

a.         Meminta keterangan kepada pemerintah desa; dan

b.         Menyatakan pendapat.

•       Pasal 102 Perda No 9 Thn 2006 :

Anggota BPD mempunyai Hak :

a.         Mengajukan rancangan peraturan desa;

b.         Mengajukan pertanyaan;

c.          Menyampaikan usul dan pendapat;

d.         Memilih dan dipilih; dan

e.         Memperoleh tunjangan.

KEWAJIBAN (Pasal 102 Perda No 9 Tahun 2006)

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mempertahankan dan memelihara  hukum  nasional serta keutuhan Negara Kesatuan  Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan kepala desa;
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

HUBUNGAN KERJA  ANTARA BPD, PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

• ·         Kemitraan 

Kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

• ·         Konsultatif

Pemberian saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan atas konsultasi suatu masalah yang didiskusikan

• ·         Koordinatif

Bersifat Koordinasi

Setahun Rubuhnya Jembatan Citugu RT 05 RW 11

Minggu, 12 Februari 2012, jembatan sepanjang 20 meter yang menjadi penghubung Kp. Citugu Kaler dengan Citugu Kidul ambruk. Jembatan ini juga menjadi akses utama warga desa Tugujaya menuju pasar Cigombong. Entah kenapa, sampai saat ini, sudah hampir setahun belum ada perhatian yang berarti dari instansi pemerintah terhadap perbaikan fasilitas umum yang dirasa cukup vital keberadaannya oleh warga Tugujaya tersebut.

Kata pihak kecamatan dan kabupaten, "itu kan jalan desa bukan jalan kabupaten atau provinsi. berarti pihak Desa donk yang harus bertanggung jawab memperbaikinya....!".

Mungkin para pejabat pemerintahan desa, sekali-kali perlu kompak untuk tidak "menyetorkan" pajak atau pungutan dalam bentuk apapun ke pihak kecamatan atau kabupaten. Kalau ditanya, "kenapa?", jawab aja, "ini kan pemasukan dari desa, kecamatan sama pemda kabupaten ya cari aja pemasukan buat kas-nya sendiri". Kalau semua Kades sepakat menjawab seperti itu, dijamin pemda jatuh miskin, hehehe....

Sebagai catatan, peristiwa ambruknya jembatan Citugu ini sebenarnya telah banyak diekspos oleh pihak media. Tapi sekali lagi, entah kenapa sampai saat ini sudah hampir 1 tahun nasib jembatan tersebut belum tersentuh secara optimal. berikut beberapa media yang mengekspos peristiwa ambruknya jembatan Citugu ;

1. Berita Bogor : http://www.beritabogor.com/2012/02/jembatan-citugu-ambruk-tanggung-jawab.html
2. Pikiran Rakyat : http://www.pikiran-rakyat.com/node/176404
3. Pos Kota News : http://www.poskotanews.com/2012/02/16/jembatan-ambruk-tanggungjawab-desa/
4. Radar Bogor : http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=89060
5. Okezone : http://news.okezone.com/read/2012/02/10/338/573299/baru-4-tahun-dibangun-jembatan-di-bogor-ambruk
6. dll....

Jangan-jangan, para aparat yang diatas jarang baca koran atau berita online ya, atau mungkinkah media pengaruhnya sudah tidak tajam lagi buat mereka. Hmmmmmm..... wallohu a'lam.

Jembatan Penghubung Empat Kampung Ambruk

Jembatan Penghubung Empat Kampung Ambruk

SUSUNAN PENGURUS BPD TUGUJAYA 2013/2018